Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menegaskan penyelesaian status tenaga non-ASN atau honorer masih menjadi prioritas pemerintah. Dia menyampaikan sejumlah langkah strategis pemerintah terkait penataan tenaga non-ASN, termasuk melalui seleksi calon ASN tahun 2024.
Langkah konkret dalam penataan tenaga honorer antara lain adalah kebijakan untuk melarang PHK massal pada 2023. Kementerian PANRB juga memastikan agar seluruh instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, tetap mengalokasikan dana bagi honorer pada tahun 2024.
Anas menjelaskan bahwa penataan honorer akan terus dilakukan sesuai arahan Presiden Jokowi, salah satunya melalui jalur rekrutmen untuk mengangkat honorer menjadi ASN secara bertahap.
Seleksi calon ASN tahun 2024 membuka kesempatan bagi CPNS dan PPPK, dengan jumlah total formasi mencapai 2,3 juta, di mana porsi PPPK mencapai 1,6 juta. Pemerintah menekankan fokus pada seleksi PPPK sebagai langkah untuk menata tenaga non-ASN di instansi pemerintah.
Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pembukaan seleksi tersebut, dengan instansi pusat mendapat 429.183 formasi, termasuk 207.247 untuk CPNS dan 221.936 untuk PPPK. Sementara itu, instansi daerah memiliki 1.867.333 formasi, dengan 483.575 untuk CPNS dan 1.383.758 untuk PPPK.
Prinsipnya, tidak akan ada pengurangan penghasilan, PHK massal, atau penambahan beban anggaran. Mekanisme seleksi dan pengangkatan PPPK Paruh Waktu akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri.
Anas menegaskan bahwa langkah-langkah strategis ini dilakukan untuk memastikan penyelesaian status tenaga non-ASN dengan adil dan terukur.
